Bebaca.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti persoalan mendasar dalam dunia ketenagakerjaan daerah, khususnya terkait nasib tenaga harian lepas (THL) lulusan sarjana. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam forum Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) 2025–2029 yang digelar Kamis (18/7/2025).
Sunggono mengungkapkan realita yang memprihatinkan: sejumlah sarjana dari perguruan tinggi ternama seperti UGM, Unair, hingga Udayana, hanya menerima upah sebesar Rp13 ribu per hari. Total penghasilan mereka dalam sebulan bahkan tidak mencapai Rp600 ribu.
“Ini sangat tidak layak. Kita bicara tentang generasi terdidik yang seharusnya mendapat ruang kerja dan penghargaan yang sepadan,” tegasnya.
Masalah ini, menurutnya, berakar pada lemahnya perencanaan tenaga kerja yang tidak terintegrasi dengan kebutuhan riil daerah. Ia mencontohkan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan penempatan kerja.
“Bayangkan, Kukar sedang mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu andalan ekonomi, tapi tidak satu pun sarjana pariwisata yang direkrut di Dinas Pariwisata. Ini ironi,” ujarnya.
Sunggono menekankan bahwa penyusunan RTKD tidak boleh berdiri sendiri. Dokumen ini harus terhubung langsung dengan perencanaan makro seperti RPJPD agar arah pembangunan dan penyerapan tenaga kerja berjalan seimbang dan saling menguatkan.
“Kita harus berpikir jauh ke depan. Investasi SDM bukan untuk hasil instan. Ini tentang membangun daya saing Kukar lima hingga sepuluh tahun ke depan,” lanjutnya.
Pernyataan Sekda ini menjadi sorotan utama dalam diskusi RTKD, yang bertujuan menyusun peta jalan ketenagakerjaan daerah selama lima tahun ke depan. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan strategi yang lebih tajam dan responsif dalam menjawab tantangan tenaga kerja lokal, terutama bagi lulusan pendidikan tinggi yang belum terakomodasi secara layak.
Penulis: Yusuf S A
