Bebaca.id, Tenggarong – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini tengah berada di bawah sorotan tajam. Indikasi lemahnya transparansi pengelolaan hingga potensi kebocoran retribusi memantik keprihatinan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, yang menilai angka pemasukan sejumlah objek wisata masih jauh dari kata ideal meski fasilitas bernilai fantastis telah disiapkan oleh pemerintah.
Rendi menggarisbawahi bahwa besarnya kucuran investasi pemerintah daerah untuk menyolek destinasi wisata rupanya belum berbanding lurus dengan timbal balik pendapatan yang disetor ke kas daerah. Fenomena kebocoran ini dinilainya sebagai persoalan serius yang dapat mengancam laju pengembangan ekosistem pariwisata di masa depan.
“Ini bocor di mana-mana. Bocor halus tapi keliling. Sudah seperti tradisi, sudah menjadi budaya. Seolah-olah hal seperti itu dinormalisasi, padahal itu kebocoran yang paling besar,” ungkap Rendi, Sabtu (31/10/2026).
Politikus muda ini kemudian membeberkan realita pahit di lapangan. Ia mencontohkan ikon pariwisata andalan seperti Pulau Kumala yang hingga kini disebut belum mampu mencetak kontribusi PAD menembus angka Rp150 juta. Setali tiga uang, wahana edukasi Planetarium Jagad Raya Tenggarong tercatat hanya mampu menyetorkan pemasukan sekitar Rp200 juta dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir.
Melihat tingginya animo kunjungan masyarakat, Rendi secara terbuka mempertanyakan validitas nominal tersebut. Apakah angka yang disetor sudah benar-benar merepresentasikan perputaran ekonomi dari total aktivitas pengunjung?
Khusus untuk Planetarium, ia mengingatkan bahwa fasilitas tersebut disokong oleh perangkat teknologi mutakhir berbiaya mahal, seperti layar LED yang memiliki batas masa pakai. Hal ini menuntut adanya perhitungan pengembalian modal atau Return on Investment (ROI) yang cermat dari pihak pengelola.
Sebagai bahan perbandingan tata kelola yang sukses, Rendi mengangkat pesatnya pertumbuhan di Pantai Tanah Merah, Samboja. Usai dilakukan perombakan manajemen dan penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kawasan wisata pesisir ini mampu mendulang pemasukan tiket masuk menembus Rp150 juta hingga Rp200 juta hanya dalam tempo satu malam pada momentum pergantian tahun.
Berkaca dari keberhasilan tersebut, Rendi mengkritisi keras maraknya transaksi tak tercatat di sejumlah objek wisata lain yang berpotensi melahirkan pungutan liar, seperti sektor penyewaan lahan kemah (camping) maupun penyewaan area bagi acara khusus komunitas.
“Kalau orang mau menginap camping atau bikin acara, negosiasi langsung sama pengelola. Itu yang tidak ada pembuktiannya, tidak ada pembuktian atau potensi yang tercatat,” ujarnya.
Rendi menegaskan, stagnasi jumlah pengunjung di Kukar salah satunya dipicu oleh minimnya sentuhan inovasi yang membuat destinasi terasa monoton. Jika iklim tata kelola tak kunjung disehatkan, pemerintah daerah tentu akan berpikir dua kali untuk terus menyuntikkan alokasi anggaran pembangunan.
“Kalau kami mau effort, pemerintah mau pakai APBD puluhan miliar terus-menerus, tapi dampak PAD-nya lemah, siapa yang mau bangun terus kalau tidak ada hasilnya? Logikanya begitu,” tegasnya.
Menyikapi sengkarut ini, Rendi mendesak adanya reformasi struktural yang komprehensif terhadap tata kelola pariwisata di Kukar.
“Jangan sampai lima tahun kemudian pemasukannya segitu-segitu saja. Harus ada upaya meningkatkan PAD, baik melalui promosi maupun pembenahan struktural dalam pengelolaannya,” pungkasnya.
Melalui pengetatan sistem pencatatan retribusi, transparansi pelaporan, serta inovasi promosi yang agresif, sektor pariwisata Kukar kelak diharapkan tidak hanya menjadi etalase hiburan semata. Lebih dari itu, pariwisata harus mampu menjelma menjadi mesin pundi-pundi PAD yang kokoh demi mendongkrak kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
