Bebaca.id, SAMARINDA – Gaya kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kembali menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai polemik yang sempat mencuat, mulai dari isu mobil dinas hingga anggaran rumah jabatan, pengamat politik Tony Rosyid menilai Rudy membawa pola kepemimpinan berbeda dalam mengelola pemerintahan daerah.
Menurut Tony, Rudy Mas’ud menerapkan pola kerja layaknya pemimpin perusahaan dengan pendekatan berbasis Key Performance Indicator (KPI). Sistem tersebut disebut menuntut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja lebih terukur, baik dari sisi target, anggaran, hingga capaian program.
“Setiap pegawai, terutama OPD dipaksa untuk bekerja terukur. Terukur prosesnya, terukur capaiannya, terukur dananya dan terukur waktunya,” tulis Tony Rosyid dalam keterangannya, Rabu (7/5/2026).
Ia menjelaskan, Rudy yang dikenal sebagai pengusaha sukses sebelum terjun ke politik dinilai membawa budaya kerja sektor swasta ke lingkungan birokrasi Pemprov Kaltim. Salah satu bentuknya ialah briefing rutin setiap Senin pagi bersama seluruh OPD untuk mengevaluasi capaian kerja mingguan.
Menurut Tony, pola tersebut belum lazim di lingkungan birokrasi daerah yang selama ini cenderung bekerja secara administratif dan rutin. Kondisi itu disebut memunculkan ketidaknyamanan bagi sebagian aparatur yang belum terbiasa dengan pola kerja berbasis target.
Selain menyoroti pola kepemimpinan, Tony juga memaparkan sejumlah program prioritas Rudy Mas’ud selama memimpin Kaltim. Mulai dari pembangunan sumber daya manusia melalui program pendidikan gratis SMA hingga kuliah S1-S3, pembangunan infrastruktur jalan, hingga peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Rudy sadar bahwa untuk membangun peradaban, kuncinya ada di peningkatan SDM,” tulisnya.
Dalam sektor infrastruktur, pembangunan jalan menuju Mahakam Ulu disebut menjadi salah satu fokus utama. Tony menilai langkah tersebut menjadi simbol bahwa Rudy ingin membangun seluruh wilayah Kaltim tanpa melihat basis dukungan politik saat Pilkada lalu.
Di sisi lain, Rudy juga disebut fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Kaltim saat ini dikabarkan tengah mengejar optimalisasi pendapatan dari sektor pertambangan, migas, hingga aktivitas pelayaran dan pelabuhan di wilayah Kaltim.
Tony menilai sejumlah kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk perusahaan maupun kelompok yang selama ini menikmati celah dalam pengelolaan sumber daya daerah. Meski demikian, ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur.
