Bebaca.id, Tenggarong – Rotasi dan penyegaran roda birokrasi kembali digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Tak sekadar untuk mengisi pos jabatan strategis, pelantikan kali ini membawa pesan tegas terkait urgensi perbaikan gaya komunikasi pemerintah terhadap publik. Pesan tersebut ditekankan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, usai melantik secara resmi 35 pejabat di lingkungan Pemkab Kukar bertempat di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026) sore.
Ketiga puluh lima abdi negara yang diambil sumpahnya tersebut terdiri dari tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), lima pejabat administrator, serta 27 pejabat pengawas.
Dalam arahannya, Aulia secara terbuka membedah fakta bahwa berdasarkan hasil survei terakhir, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemkab Kukar saat ini bertengger di angka 64 persen. Menurutnya, pemicu utama dari angka tersebut bukanlah ketidakpahaman warga terhadap program Kukar Idaman Terbaik, melainkan adanya sumbatan komunikasi dari tubuh birokrasi itu sendiri.
“Masyarakat memahami bahwa hari ini terdapat keterbatasan pembiayaan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan visi-misi tersebut,” katanya.
Ia menyayangkan sikap aparatur yang terkesan menutup diri dan enggan memberikan penjelasan rasional kepada publik ketika sebuah program terganjal oleh keterbatasan anggaran. Akibatnya, masyarakat merasa pemerintah abai terhadap kendala yang terjadi di lapangan.
“Akan tetapi, yang digarisbawahi oleh masyarakat adalah aparatur pemerintah tidak menampakkan diri, tidak melakukan komunikasi yang baik terkait dengan kendala-kendala yang kita alami,” ungkapnya.
Untuk itu, Aulia mewanti-wanti agar seluruh pejabat mulai mengubah pola komunikasi mereka. Aparatur pemerintah dituntut proaktif membangun narasi yang jujur dan komprehensif, sehingga masyarakat benar-benar mengerti apa yang tengah dikerjakan pemerintah beserta kendala fiskal yang menyertainya.
“Nah, narasi-narasi seperti inilah yang menurut saya harus kita bangun, yang harus tersampaikan kepada masyarakat tentang kondisi yang kita alami hari ini,” lanjutnya.
Lebih tajam, Aulia menyoroti lemahnya government branding atau citra pemerintah daerah di mata publik. Ia menegaskan bahwa era birokrasi tertutup sudah usai. Para pejabat diminta tampil lebih berani dan terbuka, terutama dalam menjalin kemitraan strategis dengan media massa.
“Harus media friendly. Bapak-Ibu hari ini bukan zamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan. Bernarasi dengan baik. Narasi akan baik kalau kita punya data dengan baik,” tegasnya.
Ia mengibaratkan instansi pemerintah saat ini layaknya sebuah etalase kaca tembus pandang. Setiap kebijakan, perilaku, dan kealpaan aparatur akan langsung dikonsumsi dan dinilai oleh masyarakat luas.
“Masyarakat hari ini melihat kita bagaikan sebuah akuarium. Semua nampak. Nah, apa yang bisa kita tutup-tutupi hari ini? Kita mau berkelit bagaimanapun, tidak bisa,” ujarnya.
Secara khusus, teguran kehati-hatian juga diarahkan kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi pelayanan warga. Menurut Aulia, wajah pemerintah daerah sesungguhnya tercermin dari kualitas pelayanan di meja-meja depan birokrasi tersebut.
“Bernarasi dengan baik, buat pelayanan dengan baik. Karena sekali lagi inilah citra pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Orang menilai kami, Aulia Rahman Basri di era kepemimpinan ini, bukan tidak tanggung kami secara pribadi saja, akan tetapi bagaimana Bapak-Ibu sekalian bertindak tangguh di lapangan,” jelasnya.
Menghadapi fase krusial penyusunan anggaran 2027, para pejabat yang baru dilantik dituntut untuk langsung tancap gas. Mereka harus mampu meramu program kerja yang presisi, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat, meski harus berhadapan dengan rasionalisasi anggaran daerah.
Pada akhirnya, momentum penyegaran birokrasi ini diharapkan menjadi titik balik dalam merajut kembali muruah dan kepercayaan publik. Lewat komunikasi yang transparan, kerja yang kolaboratif, serta mental melayani tanpa pandang bulu, Pemkab Kukar bertekad membuktikan bahwa ruang keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi.
“Sehingga masyarakat bisa menilai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di tengah seluruh keterbatasannya, itu masih bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” pungkas Aulia.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
