Bebaca.id,TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengakselerasi proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) yang saat ini masih mengalami kekosongan. Pada tahap awal, sebanyak sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi prioritas untuk segera memiliki pimpinan definitif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Arianto, mengatakan tahapan pengisian jabatan telah berjalan usai dilaksanakannya sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Talenta pada akhir Juni 2026.
“Pengisian kepala OPD lagi proses. Jadi, kita sudah akhir Juni lalu melakukan sosialisasi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama menggunakan Sistem Manajemen Talenta,” kata Arianto.
Saat ini, BKPSDM tengah melakukan pemetaan terhadap pejabat administrator yang dinilai memenuhi syarat untuk diusulkan mengisi posisi pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Kukar.
“Saat ini lagi berproses. Kita sudah memetakan siapa saja pejabat administrator yang nanti bisa menjadi kandidat untuk diusulkan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama,” ujarnya.
Menurut Arianto, pemerintah daerah menargetkan sejumlah jabatan prioritas tersebut sudah dapat terisi paling lambat pada akhir Juli 2026. Meski demikian, pengisian akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kompetensi setiap calon yang diusulkan.
“Mudah-mudahan paling lambat akhir bulan Juli ini sudah terisi beberapa OPD yang memang kita prioritaskan. Tapi belum semua. Kita akan lihat lagi potensi-potensi kandidat yang memang layak untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut atas persetujuan Bapak Bupati,” jelasnya.
Ia menyebutkan, sekitar sembilan jabatan kepala OPD masuk dalam prioritas tahap pertama. Di antaranya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Sekretaris DPRD Kukar, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Arianto menambahkan, setelah tahap pertama selesai, pemerintah akan melanjutkan pengisian jabatan pada OPD lainnya yang juga masih belum memiliki pimpinan definitif.
“Kurang lebih ada sembilan jabatan yang menjadi prioritas pada tahap pertama. Nanti akan ada tahap berikutnya,” tutupnya.
