Bebaca.id, Tenggarong – Keterbatasan ruang fiskal tak lantas menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memacu roda pembangunan daerah. Menghadapi era rasionalisasi anggaran, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengambil inisiatif proaktif dengan menggelar maraton roadshow ke sejumlah kementerian di Jakarta guna membuka keran bantuan dan alternatif pembiayaan langsung dari pemerintah pusat.
Sejauh ini, sejumlah kementerian strategis telah menjadi sasaran koordinasi, di antaranya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami sudah melaksanakan roadshow di beberapa kementerian,” ujarnya, Jumat (7/11/2026).
Gerilya birokrasi ini rupanya langsung membuahkan respons positif. Salah satu tindak lanjut konkretnya adalah kehadiran Wakil Menteri PKP yang langsung meninjau kondisi permukiman di Kukar baru-baru ini.
Dalam lobi bersama KKP, Aulia memfokuskan usulannya pada pengadaan sarana perikanan dan penyempurnaan program Kampung Nelayan Merah Putih. Sebagai daerah yang memiliki sembilan titik Kampung Nelayan Merah Putih—terbanyak di Kalimantan Timur—Kukar dinilai layak mendapat sokongan lebih. Program ini tak hanya sebatas fasilitas dasar, namun dibidik untuk dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Dengan begitu, masyarakat nelayan bisa lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Beralih ke sektor kesehatan, Pemkab Kukar turut menyorongkan usulan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) berskala modern yang rencananya akan didirikan tepat di depan RSUD AM Parikesit.
Sementara itu, komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan menjadi kunci untuk menyelamatkan sejumlah mega proyek infrastruktur. Mendapat dukungan strategis dari Anggota DPR RI, Budisatrio Djiwandono, Pemkab Kukar mendesak percepatan pencairan dana kurang salur dari pemerintah pusat.
Dana segar ini sangat krusial untuk menuntaskan PR besar infrastruktur perhubungan, di antaranya penyelesaian jalan Sebelimbingan, poros Muarawis-Kota Bangun, akses Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, jalan Salo Cella-Batu-Batu, hingga poros Santan Ulu-Santan Ilir.
“Ini lagi kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan bisa berhasil sehingga kita bisa menyelesaikan PR-PR besar kita. Jalan-jalan ini membutuhkan pembiayaan cukup besar dalam proses penyelesaiannya,” jelasnya.
Tak berhenti pada infrastruktur konektivitas, skema pembiayaan alternatif melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga tengah dijajaki guna menangani persoalan ancaman kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk, yang diproyeksikan menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
Di sektor agrikultur, Pemkab Kukar juga tengah berpacu dengan waktu mengantisipasi anomali cuaca. Berbekal peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi fenomena La Nina pada tahun depan, pemerintah daerah mulai memetakan lubang-lubang bekas galian tambang (void) untuk dimodifikasi menjadi reservoir air andalan sektor pertanian.
“Void-void yang sudah kita identifikasi untuk bisa melakukan pengairan di sawah-sawah kita, itu akan kita lakukan treatment untuk pembangunan saluran sehingga air-air itu bisa mengalir ke sawah-sawah kita,” ungkapnya.
Upaya menjemput bola ini dipastikan masih akan terus bergulir. Pekan depan, Aulia beserta jajarannya dijadwalkan kembali terbang ke Jakarta untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Perhubungan.
Sebagai visi jangka panjang, Aulia menegaskan bahwa Kukar tak lagi sudi sekadar menjadi penonton yang pasif dan menengadahkan tangan pada dana bagi hasil. Melalui jembatan komunikasi dengan Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, Pemkab Kukar menargetkan untuk menyuarakan gagasan revolusioner dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendatang, yakni mengambil peran sebagai pelaku usaha langsung dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) seperti batu bara, migas, hingga kelapa sawit.
“Jadi, mimpi kita bukan hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi kita juga menjadi pelaku usaha langsung. Hasilnya itu bisa menjadi pendapatan asli daerah. Itu yang ingin kita wujudkan dengan baik,” pungkasnya.
Melalui manuver taktis ke hulu kekuasaan ini, Pemkab Kukar tidak hanya berupaya menjaga ritme pembangunan di tengah himpitan fiskal. Lebih dari itu, langkah berani merebut hak pengelolaan ini diproyeksikan bakal menjadi tonggak sejarah yang mentransformasi Kutai Kartanegara menjadi daerah yang berdaulat, mandiri secara ekonomi, dan sanggup menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyatnya.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
