Bebaca.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pejabat publik mulai membiasakan diri menggunakan transportasi umum setidaknya sekali dalam seminggu. Usulan ini bertujuan agar para pejabat merasakan langsung kondisi transportasi publik yang digunakan masyarakat sehari-hari.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menilai bahwa penggunaan patroli pengawalan (patwal) sebaiknya dikurangi. Menurutnya, di negara-negara maju, pejabat publik pun terbiasa menggunakan transportasi umum tanpa pengawalan khusus.
“Hidup di kota berarti berbagi ruang dengan banyak orang. Jika semua orang merasa perlu diutamakan, akan muncul kecemburuan sosial,” kata Tory.
MTI menekankan bahwa pengawalan dengan patwal idealnya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
“Sebaiknya, pengawalan di jalan raya dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden saja. Pejabat lain sebaiknya tidak selalu dikawal seperti mereka. Jika ada kepentingan mendesak, Jakarta sudah memiliki sistem transportasi umum yang cakupannya luas, mencapai 89,5 persen wilayah,” ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno.
Djoko juga menjelaskan bahwa sistem transportasi umum di Jakarta sudah sangat berkembang dan terkoneksi dengan baik. Dalam radius 500 meter dari pemukiman, warga dapat menemukan halte atau stasiun transportasi umum.
“Fasilitas transportasi di Jakarta sudah hampir setara dengan kota-kota besar dunia, di mana pejabatnya terbiasa menggunakan transportasi umum. Dari ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT, hingga MRT, semua tersedia,” jelasnya.
Ia pun mengajak pejabat untuk mulai membiasakan diri menggunakan transportasi umum.
“Pejabat negara perlu merasakan langsung bagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari, minimal dengan menggunakan angkutan umum sekali seminggu. Kepekaan sosial pejabat akan meningkat jika mereka ikut merasakan kondisi nyata di lapangan,” tambah Djoko.
Menurutnya, masih sangat jarang ditemukan pejabat di Indonesia yang rutin menggunakan transportasi umum untuk berangkat kerja. Jika hal ini dapat diterapkan, Djoko yakin kesadaran akan pentingnya transportasi publik dan kebijakan yang lebih pro-rakyat akan semakin meningkat.
Penulis : Yusuf S A
