Bebaca.id – Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini berada dalam ketidakpastian setelah anggaran proyek ini diblokir. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa tanpa anggaran yang tersedia, sulit untuk berbicara mengenai progres pembangunan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025), Dody menegaskan bahwa proyek IKN tidak bisa berjalan tanpa kejelasan pendanaan.
“IKN kayaknya belum ada progres. Anggarannya diblokir semua, jadi mau ada progres gimana?” kata Dody.
Bahkan, dengan nada bercanda, ia menyebut bahwa anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk makan siang.
“Progresnya? Ya buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur di IKN. Anggaran ini merupakan bagian dari total tambahan Rp 60,6 triliun yang diajukan untuk tahun 2025.
Permohonan anggaran tersebut mencakup Rp 9,9 miliar untuk Ditjen Bina Marga guna pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jalan tol, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, Rp 4,969 miliar untuk Ditjen Cipta Karya yang bertanggung jawab atas penyediaan air minum, sanitasi, serta pembangunan gedung pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan BIN.
Namun, permohonan tersebut terganjal setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang membuat pagu anggaran Kementerian PU dipangkas drastis dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun atau berkurang Rp 81,38 triliun.
Dengan pemangkasan ini, nasib proyek IKN kini menjadi tanda tanya besar. Pemerintah hingga saat ini belum memberikan kepastian mengenai bagaimana proyek tersebut akan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Publik kini menantikan langkah yang akan diambil pemerintah, apakah akan ada solusi alternatif atau proyek ini mengalami penundaan lebih lanjut.
Penulis : Yusuf S A
